ANALISA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

           1.       KEDUDUKAN

DESA

KELURAHAN

-          Desa Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ps 1 angka 5 PP 72/2005) -          Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ps 1 angka 6 PP 72/2005). -          Menurut SUTORO EKO (peneliti IRE Yogya) mengatakan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan bukanlah suatu kewajiban, melainkan hanya pilihan atas dasar keinginan masyarakat dan pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak, karena sudah diatur dalam PERMENDAGRI 28 Tahun 2006. Beberapa contoh dibeberapa daerah : 1.      Kota Ambon s/d saat ini hanya 9 kelurahan, bahkan masih memiliki 22 desa 2.      Kota Banda Aceh seluruh struktur pemerintahannya adalah kelurahan, namun tahun 2008 merubah kembali menjadi pemerintah desa 3.      Desa Catur Tunggal Kabupaten Sleman tempat dimana daerahnya sudah sangat maju, karena terdapat perguruan tinggi ternama (UGM, UII dsb) serta beberapa hotel bintang lima sampai dengan saat ini struktur pemerintahannya masih pemerintah desa 4.      Masyarakat Sidoarjo merasa struktur kelurahan merugikan mereka, maka pada tahun 1990 berusaha mengembalikan status kelurahan untuk menjadi desa, namun tidak dikabulkan oleh pemerintah daerahnya, -

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. (Ps 1 angka 5 PP 73/2005)

           *SUHENDAR, **KRISTIANTO. SN

           2.      PELAYANAN

DESA

KELURAHAN

1.      Kepala Desa berasal dari masyarakat desa tersebut, sehingga sebagian besar kepala desa di Indonesia memberikan pelayanan selama 24 jam 2.      Pelayanan KTP, Camat adalah pejabat yang menandatangani KTP, sehingga cepat atau lambat sangat tergantung pelayanan dari Kecamatan

1.       Lurah berasal dari pemkot (diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil) (Ps. 3 (3) PP 73/2005), sehingga pelayanan hanya pada jam kerja  bukan dan  berasal dari desa tersebut. 2.       Lurah di Kota Tangsel tidak berwenang untuk menandatangai KTP, otomatis cepat atau lambat pelayanan sangat tergantung Kecamatan, -          DKI Jakarta, Kota Tangerang dsn beberapa daerah lain di Indonesia memberikan kewenangan kepada Lurah utntuk menandatangani KTP, sehingga pelayanan lebih maksimal

           3.      PEMBERDAYAAN POTENSI

DESA

KELURAHAN

1.      Tanah desa (begkok) dan kekayaan lainnya merupakan asset desa yang dapat dipergunakan sesuai kehendak masyarakat dengan mekanisme rapat Kepala Desa dengan BPD, contoh : -          disewakan (dibeberapa daerah di indonesia, uang sewa kemudian dipergunakan untuk pembangunan dan santunan warga terkena musibah dan tidak mampu), digunakan untuk pasar dan usaha bersama serta dipinjamkan kepada para petani untuk dikelola 2.      Memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa dalam menjalankan pemerintahan desanya (ps 7 (2) huruf c UU10/2004), dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama, contoh : Perdes tentang tenaga kerja lokal, Perdes tentang CSR dsb

1.       Tanah desa (begkok) dan kekayaan lainnya menjadi kekayaan Pemkot, penggunaannya harus mendapat izin Pemkot

           4.      MEKANISME PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 9 PERMENDAGRI 28 TAHUN 2006 Pasal 9 (1)   Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. (2)   Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih. (3)   Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: Orang Desa Yang Berfikir Kota Om Albert Einstein   luas wilayah tidak berubah; b.      jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali; c.       prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan; d.      potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian; e.       kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan f.       meningkatnya volume pelayanan.